Mengapa Harus Khilafah
Bahwa khilafah harus ditegakkan, nyaris diamini semua gerakan Islam. Tapi apakah ia sebagai sarana atau tujuan, itu yang masih sering diperdebatkan.
Bulan Agustus tahun ini, Ibu Kota Jakarta akan tampil lebih meriah. Selain, acara rutin tahunan tujuh belasan agustus, ada juga Pilkada DKI Jakarta. Di samping dua acara itu, Jakarta juga akan dimeriahkan oleh hajatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang akan menggelar Konferensi Khilafah Internasional. Acara yang rencananya akan dihadiri oleh 100 ribu peserta ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Ahad (12/8).
Serangkaian acara sudah disiapkan. Di antaranya, Parade Bedug dan Pembacaan Puisi oleh Taufiq Ismail serta konser shalawat dan nasyid bersama Snada. Acara ini juga akan menghadirkan beberapa pembicara. Dari luar negeri akan tampil Dr Imran Waheed (Hizbut Tahrir Eropa), Syekh Ismail al-Wahwah (Hizbut Tahrir Australia), Syekh Issam Ameera (Hizbut Tahrir Palestina), Syekh Usman Abu Khalil (Hizbut Tahrir Sudan), Dr Salim Frederick (Hizbut Tahrir Inggris) dan Prof Dr Hassan Ko Nakata (Cendekiawan Muslim Jepang).
Dari dalam negeri beberapa tokoh akan memberikan orasi, antara lain, Hafidz Abdurrahman, MA (Ketua Umum DPP HTI), KH Abdullah Gymnastiar (Pimpinan Daarut Tauhiid), Prof Dr HM Amin Rais (Tokoh Muhammadiyah), KH Ma'ruf Amin (Majelis Ulama Indonesia), Dr H Adhyaksa Dault (Menpora), Prof Dr Din Syamsuddin (Muhammadiyah), KH Habib Rizieq Syihab (Ketua Umum FPI) dan KH Zainuddin MZ (Dai) serta Ustadz Abu Bakar Ba’asyir (Amir Majelis Mujahidin).
Ditemui Sabili di kantornya di Gedung Anakida Jalan Prof Soepomo No 27 Tebet, Jakarta Selatan, Wakil Ketua Panitia Konferensi Khilafah Internasional HTI Abdullah Fanani menjelaskan kesiapan panitia. Menurutnya, kabar terakhir sudah ada sekitar 60 ribu orang yang menyatakan siap hadir. “Itu data yang masuk pekan kemarin,” ujar Fanani. Dari Yogyakarta, menurutnya, ada sekitar 21 bus, dari Surabaya ada 60 bus, selain dari Bandung, Makassar dan lainnya. Para peserta dikabarkan juga akan datang dari mancanegara.
“Massa yang besar kami siapkan di Masjid Al-Bina dan Masjid Al-Azhar, Istiqlal, Jakarta Islamic Centre dan lainnya. Kita akan menampung mereka sementara di tempat-tempat tersebut,” paparnya.
Masih menurut Abdullah Fanani, gawean HTI ini bertepatan dengan tanggal runtuhnya Khilafah Turki Utsmaniyah yang jatuh pada 3 Maret 2004. “Nah kalau sebelumnya, konferensi kita laksanakan pada setiap 3 Maret, maka tahun ini kita laksanakan pada 27 Rajab yang bertepatan dengan 12 Agustus 2007,” ujar Fanani. Menurutnya, tanggal 3 Maret 1924 itu bersamaan dengan 27 atau 28 Rajab.
Jika dilihat rangkaian tema yang akan diangkat para pembicara, sebagian besar adalah seputar penegakan syariah dan khilafah. Tengok misalnya, Syekh Ismail al-Wahwah (Hizbut Tahrir Australia) yang akan mengangkat tema Dunia Membutuhkan Khilafah. Syekh Issam Ameera (Hizbut Tahrir Palestina) akan berbicara tentang Tanda-tanda Tegaknya Khilafah. Syekh Usman Abu Khalil (Hizbut Tahrir Sudan) akan berbicara seputar Tantangan Setelah Tegaknya Khilafah. Sementara itu, Hafidz Abdurrahman, MA, (Ketua Umum DPP HTI) akan berbicara tentang Perjuangan Hizbut Tahrir Indonesia Menuju Khilafah.
Bagi HTI sendiri, wacana penegakan khilafah ini bukanlah hal asing. Tema khilafah menjadi tema sentral yang diusung pada setiap acara dan aksi yang digelar. Menurut Juru Bicara HTI Ismail Yusanto, tema khilafah ini penting diangkat dalam rangka memberikan pemahaman pada umat Islam.
“Khilafah itu riasatul ‘amah lil muslimina jami’an fid dunia (kepemimpinan umum untuk kaum Muslimin semuanya di seluruh dunia, red). Kepemimpinan umat di dunia untuk memimpin syrariah Islam dan dakwah penjuru dunia. Khilafah itu institusinya, sedangkan khalifah itu pemimpinnya. Tidak mesti berbentuk khalifah, bisa juga imam, amir, amirul mukminin. Pemimpin untuk seluruh umat Islam. Khilafah adalah institusi yang menyatukan umat Islam seluruh dunia,” papar Ismail pada Sabili.
Menurut Ismail, khilafah itu terdiri dari substansi syariah dan ukhuwah. Pada tahap awal, khilafah itu membebaskan negeri Islam dari sekular atau yang kurang islami. Lalu membebaskan negeri Islam lainnya. Jadi, secara konkret, khilafah adalah bentuk pemerintahan yang diakui umat Islam seluruh dunia. “HTI tidak menutup diri. Siapa pun bisa menjadi khalifah asal dia diakui oleh umat Islam seluruh dunia,” imbuh Abdullah Fanani.
Secara umum, pemikiran ini sama dengan pendapat Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq. Menurutnya, konsep khilafah adalah salah satu format kepemimpinan Islam yang bersifat global. Ini menurutnya merupakan perwujudan konsep Islam yang punya misi rahmatan lil alamin. “Ini bukan hanya warisan sejarah tapi juga bagian dari prinsip alamiah dari ajaran dan misi Islam,” paparnya, kepada E Sudarmaji dari Sabili.
Sampai di sini gerakan Islam sepakat dengan konsep khilafah. Perbedaan baru muncul ketika muncul wacana apakah konsep ini perlu atau tidak? Apakah penegakan khilafah itu bersifat wajib atau tidak? “Khalifah hanya satu-satunya solusi untuk menyatukan umat ini. Banyak problem umat ini karena tidak bersatu. Karenanya harus ada institusi dan orang yang menyatukannya. Institusinya khilafah dan orangnya khalifah,” tegas Ismail Yusanto. Inilah menurutnya jawaban mengapa harus khilafah.
Meski tak membantah pentingnya khilafah, tapi Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin Irfan S Awwas cenderung mengedepankan tegaknya syariat Islam ketimbang khilafah. “Dulu ada kekhalifahan Islam tapi tidak melaksanakan syariat Islam, jadi sumber masalah. Selama 800 tahun lebih Islam berkuasa, ada khalifah atau sultan yang tidak menegakkan syariat Islam, tapi ada juga khalifah rasyidah yang melaksanakan syariat. Ada pula khalifah atau sultan-sultan yang juga menegakkan syariat. Kita ingin syariat Islam itu ditegakkan di bawah naungan kekhalifahan, itu baru tepat,” ujarnya.
Pemikiran sama dilontarkan juga oleh Ketua DPP Wahdah Islamiyah Muhammad Zaitun Rasmin, Lc. Menurutnya, khilafah itu bukan nomor satu. Syariat Islam, menurut alumnus Universitas Islamiyah Madinah ini, bisa ditegakkan tanpa khilafah. Sistem khilafah hanyalah salah satu pilihan. “Kita pernah menerapkan sistem kerajaan sebagaimana terjadi pada Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Dari sistem ini banyak pemimpin yang bagus,” ujar Zaitun. Ia mencontohkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah dan Khalifah Harun ar-Rasyid dari Bani Abbasiyah.
Yang paling penting, menurut Zaitun, terwujudnya masyarakat Muslim yang adil, makmur dan sejahtera. Ia mencontohkan kondisi itu pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman yang juga menganut sistem kerajaan. Namun demikian, Zaitun tak memungkiri kebaikan pada sistem khilafah.
Hal sama diungkapkan juga oleh Ketua Yayasan Al-Islam, Farid Okbah. Menurutnya, lambat laun khilafah itu akan bisa dicapai. “Kita tidak diwajibkan menegakkan khilafahnya, tapi kita diwajibkan menegakkan agamanya. Khilafah itu hanya sarana untuk menegakkan agama ada,” ujar cendekiawan Muslim yang pakar akidah ini. Masih menurut Farid Uqbah, khilafah adalah janji Allah. Jika kaum Muslimin menegakkan agama dengan benar, Allah akan memberikan khilafah. “Allah akan memberikan khilafah dengan syarat iqamatuddin,” papar Farid Okbah, kepada E Sudarmaji dari Sabili.
Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Dr Ahmad Suhelmi berkomentar, ketika ada yang berusaha memperjuangkan sistem khilafah, itu sah-sah saja. “Menurut saya wajar saja. Walaupun dalam banyak hal dalam pandangan saya, agak idealistik dan utopian. Dalam konsep mungkin oke sistem kekhalifahan itu. Tapi di tingkat implementasi, susah menyatukan dunia Islam dalam suatu sistem kekhalifahan yang utuh,” ujar Ahmad Suhelmi.
Karenanya, dalam mewujudkan sistem khilafah ini, muncul perbedaan pendapat yang cukup rumit. Abdullah Fanani sendiri mengaku dalam mewujudkan khilafah ini tak ada uslub (cara) yang kaku. Ia mencontohkan sistem pemilihan Khulafaur Rasyidin yang berbeda-beda. “Ada yang sistem kesepakatan langsung, sistem syura atau sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar ketika menunjuk Umar sebagai penggantinya. Disesuaikan dengan kondisinya saja,” ujar Abdullah Fanani.
Mahfudz Siddiq punya pendapat, “Terkait kepemimpinan Islam secara global yang dikenal dengan khilafah, tentu harus berangkat dari upaya-upaya menegakkan kepemimpinan Islam di skala lokal. Sekarang proses panjang yang harus dilalui oleh bukan hanya antargerakan Islam, tapi juga pemimpin Islam di berbagai negeri Muslim. Yaitu, pentingnya eksistensi pemerintahan Islam di masing-masing negara dan perlunya mewujudkan kepemimpinan Islam di negara Muslim,” tegasnya.
Hingga saat ini, HTI masih menganggap pentingnya penegakan khilafah. Namun demikian, waktunya belum bisa dipastikan. Dalam hadits panjangnya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi, Rasulullah saw pernah menggambarkan periodesasi perjalanan sejarah umatnya yang melalui lima fase. Yaitu, pertama fase kenabian, kedua fase kekhalifahan yang mengikuti manhaj kenabian, ketiga fase mulkan ‘adhan (raja-raja menggigit), keempat fase mulkan jabbariyan (raja-raja diktator) dan kelima, fase kekhalifahan yang mengikuti manhaj kenabian.
Ismail Yusanto mengaku, “Kita tak bisa memprediksi kapan bisa berdirinya khilafah Islamiyah. Secara internal bisa hitung-hitungan, tapi faktor eksternal sulit diperkirakan.”
Tapi menurutnya, National Inteligent Council (NIC, semacam badan koordinasi intel di AS, red) mempunyai empat skenario untuk dunia. Yaitu, pertama dunia ini masih tetap dipimpin Amerika. Kedua, dipimpin Cina. Ketiga, dipimpin India dan keempat dipimpin Islam. Dan, NIC memprediksi khilafah Islamiyah dapat terwujud pada tahun 2020.
Tugas umat Islam tentu saja bukan menunggu. Tapi berbuat sebisa mungkin apa yang bisa dilakukan. Bisa dengan cara masing-masing, namun tanpa perlu saling menyalahkan.
Bahwa khilafah harus ditegakkan, nyaris diamini semua gerakan Islam. Tapi apakah ia sebagai sarana atau tujuan, itu yang masih sering diperdebatkan.
Bulan Agustus tahun ini, Ibu Kota Jakarta akan tampil lebih meriah. Selain, acara rutin tahunan tujuh belasan agustus, ada juga Pilkada DKI Jakarta. Di samping dua acara itu, Jakarta juga akan dimeriahkan oleh hajatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang akan menggelar Konferensi Khilafah Internasional. Acara yang rencananya akan dihadiri oleh 100 ribu peserta ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Ahad (12/8).
Serangkaian acara sudah disiapkan. Di antaranya, Parade Bedug dan Pembacaan Puisi oleh Taufiq Ismail serta konser shalawat dan nasyid bersama Snada. Acara ini juga akan menghadirkan beberapa pembicara. Dari luar negeri akan tampil Dr Imran Waheed (Hizbut Tahrir Eropa), Syekh Ismail al-Wahwah (Hizbut Tahrir Australia), Syekh Issam Ameera (Hizbut Tahrir Palestina), Syekh Usman Abu Khalil (Hizbut Tahrir Sudan), Dr Salim Frederick (Hizbut Tahrir Inggris) dan Prof Dr Hassan Ko Nakata (Cendekiawan Muslim Jepang).
Dari dalam negeri beberapa tokoh akan memberikan orasi, antara lain, Hafidz Abdurrahman, MA (Ketua Umum DPP HTI), KH Abdullah Gymnastiar (Pimpinan Daarut Tauhiid), Prof Dr HM Amin Rais (Tokoh Muhammadiyah), KH Ma'ruf Amin (Majelis Ulama Indonesia), Dr H Adhyaksa Dault (Menpora), Prof Dr Din Syamsuddin (Muhammadiyah), KH Habib Rizieq Syihab (Ketua Umum FPI) dan KH Zainuddin MZ (Dai) serta Ustadz Abu Bakar Ba’asyir (Amir Majelis Mujahidin).
Ditemui Sabili di kantornya di Gedung Anakida Jalan Prof Soepomo No 27 Tebet, Jakarta Selatan, Wakil Ketua Panitia Konferensi Khilafah Internasional HTI Abdullah Fanani menjelaskan kesiapan panitia. Menurutnya, kabar terakhir sudah ada sekitar 60 ribu orang yang menyatakan siap hadir. “Itu data yang masuk pekan kemarin,” ujar Fanani. Dari Yogyakarta, menurutnya, ada sekitar 21 bus, dari Surabaya ada 60 bus, selain dari Bandung, Makassar dan lainnya. Para peserta dikabarkan juga akan datang dari mancanegara.
“Massa yang besar kami siapkan di Masjid Al-Bina dan Masjid Al-Azhar, Istiqlal, Jakarta Islamic Centre dan lainnya. Kita akan menampung mereka sementara di tempat-tempat tersebut,” paparnya.
Masih menurut Abdullah Fanani, gawean HTI ini bertepatan dengan tanggal runtuhnya Khilafah Turki Utsmaniyah yang jatuh pada 3 Maret 2004. “Nah kalau sebelumnya, konferensi kita laksanakan pada setiap 3 Maret, maka tahun ini kita laksanakan pada 27 Rajab yang bertepatan dengan 12 Agustus 2007,” ujar Fanani. Menurutnya, tanggal 3 Maret 1924 itu bersamaan dengan 27 atau 28 Rajab.
Jika dilihat rangkaian tema yang akan diangkat para pembicara, sebagian besar adalah seputar penegakan syariah dan khilafah. Tengok misalnya, Syekh Ismail al-Wahwah (Hizbut Tahrir Australia) yang akan mengangkat tema Dunia Membutuhkan Khilafah. Syekh Issam Ameera (Hizbut Tahrir Palestina) akan berbicara tentang Tanda-tanda Tegaknya Khilafah. Syekh Usman Abu Khalil (Hizbut Tahrir Sudan) akan berbicara seputar Tantangan Setelah Tegaknya Khilafah. Sementara itu, Hafidz Abdurrahman, MA, (Ketua Umum DPP HTI) akan berbicara tentang Perjuangan Hizbut Tahrir Indonesia Menuju Khilafah.
Bagi HTI sendiri, wacana penegakan khilafah ini bukanlah hal asing. Tema khilafah menjadi tema sentral yang diusung pada setiap acara dan aksi yang digelar. Menurut Juru Bicara HTI Ismail Yusanto, tema khilafah ini penting diangkat dalam rangka memberikan pemahaman pada umat Islam.
“Khilafah itu riasatul ‘amah lil muslimina jami’an fid dunia (kepemimpinan umum untuk kaum Muslimin semuanya di seluruh dunia, red). Kepemimpinan umat di dunia untuk memimpin syrariah Islam dan dakwah penjuru dunia. Khilafah itu institusinya, sedangkan khalifah itu pemimpinnya. Tidak mesti berbentuk khalifah, bisa juga imam, amir, amirul mukminin. Pemimpin untuk seluruh umat Islam. Khilafah adalah institusi yang menyatukan umat Islam seluruh dunia,” papar Ismail pada Sabili.
Menurut Ismail, khilafah itu terdiri dari substansi syariah dan ukhuwah. Pada tahap awal, khilafah itu membebaskan negeri Islam dari sekular atau yang kurang islami. Lalu membebaskan negeri Islam lainnya. Jadi, secara konkret, khilafah adalah bentuk pemerintahan yang diakui umat Islam seluruh dunia. “HTI tidak menutup diri. Siapa pun bisa menjadi khalifah asal dia diakui oleh umat Islam seluruh dunia,” imbuh Abdullah Fanani.
Secara umum, pemikiran ini sama dengan pendapat Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq. Menurutnya, konsep khilafah adalah salah satu format kepemimpinan Islam yang bersifat global. Ini menurutnya merupakan perwujudan konsep Islam yang punya misi rahmatan lil alamin. “Ini bukan hanya warisan sejarah tapi juga bagian dari prinsip alamiah dari ajaran dan misi Islam,” paparnya, kepada E Sudarmaji dari Sabili.
Sampai di sini gerakan Islam sepakat dengan konsep khilafah. Perbedaan baru muncul ketika muncul wacana apakah konsep ini perlu atau tidak? Apakah penegakan khilafah itu bersifat wajib atau tidak? “Khalifah hanya satu-satunya solusi untuk menyatukan umat ini. Banyak problem umat ini karena tidak bersatu. Karenanya harus ada institusi dan orang yang menyatukannya. Institusinya khilafah dan orangnya khalifah,” tegas Ismail Yusanto. Inilah menurutnya jawaban mengapa harus khilafah.
Meski tak membantah pentingnya khilafah, tapi Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin Irfan S Awwas cenderung mengedepankan tegaknya syariat Islam ketimbang khilafah. “Dulu ada kekhalifahan Islam tapi tidak melaksanakan syariat Islam, jadi sumber masalah. Selama 800 tahun lebih Islam berkuasa, ada khalifah atau sultan yang tidak menegakkan syariat Islam, tapi ada juga khalifah rasyidah yang melaksanakan syariat. Ada pula khalifah atau sultan-sultan yang juga menegakkan syariat. Kita ingin syariat Islam itu ditegakkan di bawah naungan kekhalifahan, itu baru tepat,” ujarnya.
Pemikiran sama dilontarkan juga oleh Ketua DPP Wahdah Islamiyah Muhammad Zaitun Rasmin, Lc. Menurutnya, khilafah itu bukan nomor satu. Syariat Islam, menurut alumnus Universitas Islamiyah Madinah ini, bisa ditegakkan tanpa khilafah. Sistem khilafah hanyalah salah satu pilihan. “Kita pernah menerapkan sistem kerajaan sebagaimana terjadi pada Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Dari sistem ini banyak pemimpin yang bagus,” ujar Zaitun. Ia mencontohkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah dan Khalifah Harun ar-Rasyid dari Bani Abbasiyah.
Yang paling penting, menurut Zaitun, terwujudnya masyarakat Muslim yang adil, makmur dan sejahtera. Ia mencontohkan kondisi itu pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman yang juga menganut sistem kerajaan. Namun demikian, Zaitun tak memungkiri kebaikan pada sistem khilafah.
Hal sama diungkapkan juga oleh Ketua Yayasan Al-Islam, Farid Okbah. Menurutnya, lambat laun khilafah itu akan bisa dicapai. “Kita tidak diwajibkan menegakkan khilafahnya, tapi kita diwajibkan menegakkan agamanya. Khilafah itu hanya sarana untuk menegakkan agama ada,” ujar cendekiawan Muslim yang pakar akidah ini. Masih menurut Farid Uqbah, khilafah adalah janji Allah. Jika kaum Muslimin menegakkan agama dengan benar, Allah akan memberikan khilafah. “Allah akan memberikan khilafah dengan syarat iqamatuddin,” papar Farid Okbah, kepada E Sudarmaji dari Sabili.
Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Dr Ahmad Suhelmi berkomentar, ketika ada yang berusaha memperjuangkan sistem khilafah, itu sah-sah saja. “Menurut saya wajar saja. Walaupun dalam banyak hal dalam pandangan saya, agak idealistik dan utopian. Dalam konsep mungkin oke sistem kekhalifahan itu. Tapi di tingkat implementasi, susah menyatukan dunia Islam dalam suatu sistem kekhalifahan yang utuh,” ujar Ahmad Suhelmi.
Karenanya, dalam mewujudkan sistem khilafah ini, muncul perbedaan pendapat yang cukup rumit. Abdullah Fanani sendiri mengaku dalam mewujudkan khilafah ini tak ada uslub (cara) yang kaku. Ia mencontohkan sistem pemilihan Khulafaur Rasyidin yang berbeda-beda. “Ada yang sistem kesepakatan langsung, sistem syura atau sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar ketika menunjuk Umar sebagai penggantinya. Disesuaikan dengan kondisinya saja,” ujar Abdullah Fanani.
Mahfudz Siddiq punya pendapat, “Terkait kepemimpinan Islam secara global yang dikenal dengan khilafah, tentu harus berangkat dari upaya-upaya menegakkan kepemimpinan Islam di skala lokal. Sekarang proses panjang yang harus dilalui oleh bukan hanya antargerakan Islam, tapi juga pemimpin Islam di berbagai negeri Muslim. Yaitu, pentingnya eksistensi pemerintahan Islam di masing-masing negara dan perlunya mewujudkan kepemimpinan Islam di negara Muslim,” tegasnya.
Hingga saat ini, HTI masih menganggap pentingnya penegakan khilafah. Namun demikian, waktunya belum bisa dipastikan. Dalam hadits panjangnya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi, Rasulullah saw pernah menggambarkan periodesasi perjalanan sejarah umatnya yang melalui lima fase. Yaitu, pertama fase kenabian, kedua fase kekhalifahan yang mengikuti manhaj kenabian, ketiga fase mulkan ‘adhan (raja-raja menggigit), keempat fase mulkan jabbariyan (raja-raja diktator) dan kelima, fase kekhalifahan yang mengikuti manhaj kenabian.
Ismail Yusanto mengaku, “Kita tak bisa memprediksi kapan bisa berdirinya khilafah Islamiyah. Secara internal bisa hitung-hitungan, tapi faktor eksternal sulit diperkirakan.”
Tapi menurutnya, National Inteligent Council (NIC, semacam badan koordinasi intel di AS, red) mempunyai empat skenario untuk dunia. Yaitu, pertama dunia ini masih tetap dipimpin Amerika. Kedua, dipimpin Cina. Ketiga, dipimpin India dan keempat dipimpin Islam. Dan, NIC memprediksi khilafah Islamiyah dapat terwujud pada tahun 2020.
Tugas umat Islam tentu saja bukan menunggu. Tapi berbuat sebisa mungkin apa yang bisa dilakukan. Bisa dengan cara masing-masing, namun tanpa perlu saling menyalahkan.