Politik Islam tidak Monolitik
Oleh AHMAD ALI NURDIN
PENGEBOMAN kedua di Bali menjelang puasa pada tanggal 1 Oktober 2006 mengingatkan kembali masyarakat dunia pada aksi kekerasan bom bunuh diri di tempat yang sama pada tahun 2002. Karena dari beberapa pelaku yang sudah divonis baik hukuman mati maupun hukuman seumur hidup, ternyata beragama Islam, maka peristiwa bom Bali kedua, meskipun belum terungkap siapa pelakunya dengan serta merta dikaitkan dengan ulah para pelaku bom bunuh diri dari kalangan Muslim.
Bahkan beberapa media asing langsung menunjuk kelompok Jemaah Islamiyah sebagai dalang di balik serangan yang mengerikan itu.
The Sunday Times, koran paling berpengaruh di Singapore, sehari setelah peristiwa itu langsung menulis 'all signs point to JI's (Jamaah Islamiyah) hand in blast' (Semua indikasi mengarah kepada keterlibatan JI,red). Melihat strategi, waktu dan kuatnya ledakan, menurut koran ini, mau tidak mau mengarahkan telunjuk kita kepada kelompok Jamaah Islamiyah sebagai pelakunya. Stereotyping Muslim sebagai kaum radikal yang sangat merugikan umat Islam ini memang tidak henti-hentinya di-blow up oleh media sebagai gerakan kekerasan politik Islam.
Memang, ketika diskursus politik Islam diangkat media massa international (terutama media Barat), minimal ada dua asumsi yang kurang tepat yang biasa muncul ke permukaan. Pertama, politik Islam di dunia selalu dipandang sebagai hal yang monolitik tanpa keragaman. Kedua, terutama setelah kejadian September 11, politik Islam dipandang sebagai sebuah gerakan yang mengusung radikalisme dan kekerasan.
Karena media massa merupakan salah satu sumber informasi yang sangat efektif mempengaruhi opini publik, stereotype negatif tentang politik Islam oleh media, terutama stigma radikal sangat merugikan, tidak hanya bagi para aktivis politik Islam tapi juga umat Islam secara keseluruhan.
Apa itu politik Islam?
Guilain Denoeux, dalam tulisannya The Forgotten Swamp: Navigating Political Islam, Middle East Policy, vol. 9 (June 2002), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan politik Islam adalah bentuk gerakan yang dilancarkan oleh individu, kelompok atau organisasi yang mempunyai tujuan politik atas nama Islam. Artinya, semua gerakan baik itu yang radikal, moderat atau liberal sekalipun, ketika memperjuangkan kepentingan politiknya mengatasnamakan Islam disebut dengan politik Islam.
Para aktivis gerakan politik Islam ini memandang Islam sebagai sumber ideologi politik. Bagi mereka, Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah vertikal kepada Sang Pencipta, tapi Islam juga mengatur seluk-beluk interaksi kehidupan umatnya di dunia termasuk masalah politik.
Tampaknya gerakan politik Islam ini merupakan fenomena masyarakat Muslim modern. Gerakan ini timbul karena interaksi umat Islam dengan peradaban Barat, baik itu persinggungan militer, politik, ekonomi, budaya dan intelektual, yang dalam dua abad terakhir menjadi sangat kuat dan menjadi hegemoni peradaban dunia.
Peradaban Islam tidak lagi memerankan peran politiknya sebagai subjek tetapi sebagai objek. Karena itu muncullah gerakan politik Islam yang ingin mengembalikan Islam seperti zaman keemasannya yang pernah menjadi peradaban yang menguasai dunia.
Tidak monolitik
Sebagaimana Islam yang mempunyai banyak variasi interpretasi yang melahirkan berbagai macam mazhab dan pemikiran dari yang tekstualis-literalis sampai yang kontekstualis-nonliteral, gerakan politik Islam juga mempunyai wajah yang variatif. Hal ini wajar karena masing-masing gerakan politik Islam di dunia merupakan respons masyarakat Muslim lokal terhadap perkembangan sosio-politik yang mengitarinya.
Karena itu tak heran kalau gerakan politik Islam di negara-negara Timur Tengah misalkan, tidak bisa disamakan dengan gerakan politik Islam di kawasan Asia Tenggara. Begitu juga aktivitas kaum politik Islam di Eropa akan berbeda dengan gerakan yang sama di benua lain, karena memang situasi sosio-politik dan tantangan yang dihadapinya berlainan. Dr. Nabeel Jabbour dalam bukunya 'The Many Faces of Islam (2003)' menjelaskan bagaimana Islam mempunyai "wajah" yang berbeda-beda di setiap negara, masing-masing negara mempunyai interpretasi tersendiri tentang Islam termasuk gerakan politiknya.
Masalahnya, yang sekarang menjadi perhatian dunia adalah gerakan politik Islam yang cenderung radikal dan melakukan kekerasan dalam sepak terjangnya. Contohnya beberapa serangan terhadap simbol-simbol Barat seperti kejadian September 11 di Amerika Serikat, Bom Bali I dan II, dan serangan bom di London, meskipun belum jelas siapa pelakunya, sering diidentikkan dengan gerakan politik Islam radikal seperti Al-Qaeda yang dalam beberapa klaimnya memang sering mengatasnamakan Islam.
Media (khususnya media Barat) tampaknya kurang mengambil perhatian pada gerakan-gerakan politik Islam moderat yang sering menyuarakan perdamaian dan antikekerasan lewat organisasi-organisasi Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Indonesia dan juga menggunakan jalur legal demokrasi melalui pemilihan umum lewat partai politik Islam dalam menyuarakan aspirasinya.
Tidak hanya di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia lewat partai Islam se-Malaysia (PAS) dan Indonesia melalui PKS, PPP, PBB serta partai politik Islam lainnya; gerakan politik Islam berusaha menyalurkan aspirasinya lewat jalur resmi demokrasi yaitu melalui kompetisi pemilihan umum dan mendirikan partai politik. Beberapa negara seperti Pakistan, Mesir, Aljazair dan Turki juga memiliki beberapa partai politik Islam yang bersaing secara jantan melalui pemilu dalam memperjuangkan tujuan politiknya.
Tantangan ke depan
Untuk mengurangi image negative tentang Politik Islam, tampaknya gerakan-gerakan civil-society dan partai politik berbasis Islam yang moderat harus terus mengampanyekan dirinya sebagai gerakan yang anti kekerasan dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
Indonesia dan Malaysia, sebagai negara di Asia Tenggara yang mempunyai kaum Muslim terbesar di dunia tampaknya bisa memainkan peranan signifikan dalam hal ini. Jika NU dan Muhammadiyah di Indonesia sebagai organisasi massa terbesar Islam terus menjaga image dan perannya sebagai organisasi Muslim moderat yang antikekerasan; juga PAS di Malaysia bisa mematuhi 'rule of the game-democracy' dalam menyuarakan kepentingan politiknya, paling tidak komponen umat Islam di kawasan Asia Tenggara bisa mereduksi stereotype negatif tentang politik Islam.
Partai-parti politik Islam di Indonesia dan Malaysia harus membuktikan diri sebagai partai alternatif umat Islam yang didukung oleh masyarakat. Jika partai Islam di dua negara ini tidak pernah menjadi mayoritas dan tidak bisa menjadi 'ruling party', image bahwa umat Islam dan politik Islam belum siap bertarung lewat jalur resmi demokrasi dan stigma negatif bahwa gerakan politik Islam lebih suka memilih jalur kekerasan dalam menggapai tujuan politiknya, sulit untuk dieliminasi. Wallahu a'lam.***
Penulis adalah dosen IAIN Bandung, kandidat doktor National University of Singapore.
Oleh AHMAD ALI NURDIN
PENGEBOMAN kedua di Bali menjelang puasa pada tanggal 1 Oktober 2006 mengingatkan kembali masyarakat dunia pada aksi kekerasan bom bunuh diri di tempat yang sama pada tahun 2002. Karena dari beberapa pelaku yang sudah divonis baik hukuman mati maupun hukuman seumur hidup, ternyata beragama Islam, maka peristiwa bom Bali kedua, meskipun belum terungkap siapa pelakunya dengan serta merta dikaitkan dengan ulah para pelaku bom bunuh diri dari kalangan Muslim.
Bahkan beberapa media asing langsung menunjuk kelompok Jemaah Islamiyah sebagai dalang di balik serangan yang mengerikan itu.
The Sunday Times, koran paling berpengaruh di Singapore, sehari setelah peristiwa itu langsung menulis 'all signs point to JI's (Jamaah Islamiyah) hand in blast' (Semua indikasi mengarah kepada keterlibatan JI,red). Melihat strategi, waktu dan kuatnya ledakan, menurut koran ini, mau tidak mau mengarahkan telunjuk kita kepada kelompok Jamaah Islamiyah sebagai pelakunya. Stereotyping Muslim sebagai kaum radikal yang sangat merugikan umat Islam ini memang tidak henti-hentinya di-blow up oleh media sebagai gerakan kekerasan politik Islam.
Memang, ketika diskursus politik Islam diangkat media massa international (terutama media Barat), minimal ada dua asumsi yang kurang tepat yang biasa muncul ke permukaan. Pertama, politik Islam di dunia selalu dipandang sebagai hal yang monolitik tanpa keragaman. Kedua, terutama setelah kejadian September 11, politik Islam dipandang sebagai sebuah gerakan yang mengusung radikalisme dan kekerasan.
Karena media massa merupakan salah satu sumber informasi yang sangat efektif mempengaruhi opini publik, stereotype negatif tentang politik Islam oleh media, terutama stigma radikal sangat merugikan, tidak hanya bagi para aktivis politik Islam tapi juga umat Islam secara keseluruhan.
Apa itu politik Islam?
Guilain Denoeux, dalam tulisannya The Forgotten Swamp: Navigating Political Islam, Middle East Policy, vol. 9 (June 2002), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan politik Islam adalah bentuk gerakan yang dilancarkan oleh individu, kelompok atau organisasi yang mempunyai tujuan politik atas nama Islam. Artinya, semua gerakan baik itu yang radikal, moderat atau liberal sekalipun, ketika memperjuangkan kepentingan politiknya mengatasnamakan Islam disebut dengan politik Islam.
Para aktivis gerakan politik Islam ini memandang Islam sebagai sumber ideologi politik. Bagi mereka, Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah vertikal kepada Sang Pencipta, tapi Islam juga mengatur seluk-beluk interaksi kehidupan umatnya di dunia termasuk masalah politik.
Tampaknya gerakan politik Islam ini merupakan fenomena masyarakat Muslim modern. Gerakan ini timbul karena interaksi umat Islam dengan peradaban Barat, baik itu persinggungan militer, politik, ekonomi, budaya dan intelektual, yang dalam dua abad terakhir menjadi sangat kuat dan menjadi hegemoni peradaban dunia.
Peradaban Islam tidak lagi memerankan peran politiknya sebagai subjek tetapi sebagai objek. Karena itu muncullah gerakan politik Islam yang ingin mengembalikan Islam seperti zaman keemasannya yang pernah menjadi peradaban yang menguasai dunia.
Tidak monolitik
Sebagaimana Islam yang mempunyai banyak variasi interpretasi yang melahirkan berbagai macam mazhab dan pemikiran dari yang tekstualis-literalis sampai yang kontekstualis-nonliteral, gerakan politik Islam juga mempunyai wajah yang variatif. Hal ini wajar karena masing-masing gerakan politik Islam di dunia merupakan respons masyarakat Muslim lokal terhadap perkembangan sosio-politik yang mengitarinya.
Karena itu tak heran kalau gerakan politik Islam di negara-negara Timur Tengah misalkan, tidak bisa disamakan dengan gerakan politik Islam di kawasan Asia Tenggara. Begitu juga aktivitas kaum politik Islam di Eropa akan berbeda dengan gerakan yang sama di benua lain, karena memang situasi sosio-politik dan tantangan yang dihadapinya berlainan. Dr. Nabeel Jabbour dalam bukunya 'The Many Faces of Islam (2003)' menjelaskan bagaimana Islam mempunyai "wajah" yang berbeda-beda di setiap negara, masing-masing negara mempunyai interpretasi tersendiri tentang Islam termasuk gerakan politiknya.
Masalahnya, yang sekarang menjadi perhatian dunia adalah gerakan politik Islam yang cenderung radikal dan melakukan kekerasan dalam sepak terjangnya. Contohnya beberapa serangan terhadap simbol-simbol Barat seperti kejadian September 11 di Amerika Serikat, Bom Bali I dan II, dan serangan bom di London, meskipun belum jelas siapa pelakunya, sering diidentikkan dengan gerakan politik Islam radikal seperti Al-Qaeda yang dalam beberapa klaimnya memang sering mengatasnamakan Islam.
Media (khususnya media Barat) tampaknya kurang mengambil perhatian pada gerakan-gerakan politik Islam moderat yang sering menyuarakan perdamaian dan antikekerasan lewat organisasi-organisasi Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Indonesia dan juga menggunakan jalur legal demokrasi melalui pemilihan umum lewat partai politik Islam dalam menyuarakan aspirasinya.
Tidak hanya di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia lewat partai Islam se-Malaysia (PAS) dan Indonesia melalui PKS, PPP, PBB serta partai politik Islam lainnya; gerakan politik Islam berusaha menyalurkan aspirasinya lewat jalur resmi demokrasi yaitu melalui kompetisi pemilihan umum dan mendirikan partai politik. Beberapa negara seperti Pakistan, Mesir, Aljazair dan Turki juga memiliki beberapa partai politik Islam yang bersaing secara jantan melalui pemilu dalam memperjuangkan tujuan politiknya.
Tantangan ke depan
Untuk mengurangi image negative tentang Politik Islam, tampaknya gerakan-gerakan civil-society dan partai politik berbasis Islam yang moderat harus terus mengampanyekan dirinya sebagai gerakan yang anti kekerasan dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
Indonesia dan Malaysia, sebagai negara di Asia Tenggara yang mempunyai kaum Muslim terbesar di dunia tampaknya bisa memainkan peranan signifikan dalam hal ini. Jika NU dan Muhammadiyah di Indonesia sebagai organisasi massa terbesar Islam terus menjaga image dan perannya sebagai organisasi Muslim moderat yang antikekerasan; juga PAS di Malaysia bisa mematuhi 'rule of the game-democracy' dalam menyuarakan kepentingan politiknya, paling tidak komponen umat Islam di kawasan Asia Tenggara bisa mereduksi stereotype negatif tentang politik Islam.
Partai-parti politik Islam di Indonesia dan Malaysia harus membuktikan diri sebagai partai alternatif umat Islam yang didukung oleh masyarakat. Jika partai Islam di dua negara ini tidak pernah menjadi mayoritas dan tidak bisa menjadi 'ruling party', image bahwa umat Islam dan politik Islam belum siap bertarung lewat jalur resmi demokrasi dan stigma negatif bahwa gerakan politik Islam lebih suka memilih jalur kekerasan dalam menggapai tujuan politiknya, sulit untuk dieliminasi. Wallahu a'lam.***
Penulis adalah dosen IAIN Bandung, kandidat doktor National University of Singapore.